Rencana penataan subsidi Pertalite mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah mengarahkan kebijakan awal kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 10 dalam DTSEN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembatasan tersebut kemungkinan diterapkan dalam beberapa bulan mendatang. Namun, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya.
Kebijakan itu disiapkan untuk memastikan subsidi BBM diterima kelompok yang membutuhkan. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dinilai lebih mampu beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
Pernyataan Purbaya disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026. Pemerintah masih menguji sistem sebelum pembatasan benar benar diterapkan di lapangan.
Disadur dari Beritasatu dan Tirto, pemerintah sebelumnya juga membahas kemungkinan pembatasan bagi desil 9 dan 10. Namun, desil 10 akan menjadi sasaran awal dalam tahap penerapan.
Kapan Pertalite untuk Desil 10 Mulai Dibatasi?
Pertalite untuk kelompok desil 10 belum dibatasi pada Agustus 2026. Purbaya hanya menyebut penerapan dapat dimulai dalam beberapa bulan ke depan, tanpa memberikan tanggal tertentu.
Dengan demikian, belum ada kepastian bahwa pembatasan dimulai pada September, Oktober, atau bulan tertentu lainnya. Pemerintah masih mempersiapkan sistem dan menentukan mekanisme pelaksanaannya.
Purbaya mengatakan tahap awal akan dilakukan kepada desil 10 terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah dapat mengevaluasi hasil penerapan sebelum mempertimbangkan kelompok lain.
“Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Sehari sebelum pernyataan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa rencana pembatasan masih dikaji pemerintah. Karena itu, tanggal pelaksanaan belum dapat dipastikan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu membedakan antara rencana kebijakan dan aturan yang sudah berlaku. Untuk sementara, belum ada ketentuan baru yang menetapkan tanggal pembatasan Pertalite bagi desil 10.
Mengapa Desil 10 Menjadi Sasaran Pertama?
Desil 10 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam DTSEN. Posisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menata penerima subsidi.
Pemerintah menilai kelompok masyarakat yang lebih mampu seharusnya tidak menjadi prioritas utama penerima BBM bersubsidi. Mereka dianggap memiliki kemampuan lebih besar untuk membeli bahan bakar nonsubsidi.
Kebijakan tersebut bukan semata mata ditujukan untuk mengurangi jumlah subsidi. Pemerintah ingin anggaran yang dikeluarkan negara benar benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Tahap awal pada desil 10 juga memungkinkan pemerintah melihat dampak kebijakan sebelum cakupan penerima yang dibatasi diperluas. Pendekatan bertahap dinilai penting karena kebijakan menyangkut jutaan pengguna BBM.
Desil 9 Berpotensi Menjadi Sasaran Berikutnya
Pembahasan pemerintah sebelumnya tidak hanya mencakup desil 10. Desil 9 juga masuk dalam kelompok masyarakat yang dipertimbangkan untuk mendapatkan pembatasan Pertalite.
Purbaya pada 11 Agustus 2026 menyampaikan bahwa pemerintah telah membicarakan kemungkinan mengurangi subsidi bagi kelompok desil 9 dan 10. Namun, penerapannya tidak dilakukan sekaligus.
“Kita membahas kemungkinan implementasi membatasi subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang desil 9, 10,” kata Purbaya, sebagaimana disadur dari Tirto.
Pemerintah kemudian memilih desil 10 sebagai sasaran awal. Hasil pengujian dan evaluasi nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya terhadap desil 9.
Pertamina Sedang Menguji Sistem Pembatasan
Penerapan kebijakan tidak hanya membutuhkan aturan baru, tetapi juga sistem yang mampu mengenali kelompok masyarakat berdasarkan data kesejahteraan. Pertamina menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Purbaya menyebut sistem Pertamina sudah dapat digunakan untuk melakukan identifikasi berdasarkan kelompok desil. Meski begitu, sistem tersebut masih melalui tahap pengujian sebelum digunakan secara penuh.
“Nanti, kan, kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem saya sudah melihat sistemnya,” ujar Purbaya, dikutip dari Tirto.
Jika mekanisme tersebut diberlakukan, masyarakat yang masuk kelompok sasaran tidak dapat memperoleh Pertalite bersubsidi. Konsumen akan diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi.
Pemerintah perlu memastikan sistem mampu membaca data secara tepat agar tidak terjadi kesalahan identifikasi. Akurasi menjadi bagian penting karena status penerima subsidi akan berdampak langsung pada transaksi di SPBU.
Berapa Besar Penghematan yang Diperkirakan?
Purbaya memperkirakan penataan penerima subsidi Pertalite dapat menghasilkan penghematan sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan awal pemerintah.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Jika penghematan mencapai 10 persen, nilainya secara hitungan sekitar Rp21,01 triliun.
Purbaya menegaskan penghitungan tersebut belum final. Pemerintah masih menghitung besaran penghematan yang benar benar dapat diperoleh setelah kebijakan berjalan.
“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira kira sepersepuluhnya kalau saya tidak salah,” ujar Purbaya, dikutip dari Beritasatu.
Angka tersebut perlu dipahami sebagai potensi penghematan, bukan dana yang sudah pasti masuk kembali ke APBN. Nilainya dapat berubah setelah pemerintah memperoleh data dari penerapan kebijakan.
Pembatasan Pertalite Bukan Kenaikan Harga
Rencana pembatasan penerima subsidi tidak sama dengan keputusan menaikkan harga Pertalite. Perubahan yang disiapkan pemerintah berkaitan dengan siapa yang masih berhak mendapatkan harga BBM bersubsidi.
Kelompok masyarakat yang tetap memenuhi ketentuan penerima subsidi masih dapat menggunakan Pertalite sesuai aturan. Sementara kelompok yang masuk sasaran pembatasan akan diarahkan menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
Karena itu, istilah pembatasan perlu dipahami secara tepat. Pemerintah sedang menata sasaran subsidi, bukan secara otomatis menetapkan kenaikan harga Pertalite untuk seluruh masyarakat.