Program Keluarga Harapan, PKH, tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Ada proses pendampingan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Pendamping sosial PKH hadir di tingkat lapangan untuk membantu keluarga penerima manfaat memahami hak, kewajiban, serta berbagai layanan yang dapat diakses melalui program pemerintah.
Peran tersebut membuat pendamping tidak sekadar dikenal sebagai petugas yang berhubungan dengan bantuan sosial. Mereka juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kondisi keluarga di masyarakat.
Kementerian Sosial menyebut pendamping sosial PKH sebagai petugas yang melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat pada tingkat kecamatan untuk seluruh proses pelaksanaan PKH.
Karena itu, pekerjaan pendamping memiliki cakupan yang cukup luas. Mulai dari pengelolaan data, pertemuan bersama penerima manfaat, edukasi keluarga, hingga membantu proses pemberdayaan masyarakat.
Apa Itu Pendamping PKH?
Pendamping PKH merupakan tenaga yang mendampingi Keluarga Penerima Manfaat dalam menjalankan berbagai proses yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di wilayah kerjanya.
Keberadaan mereka diperlukan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada pemberian bantuan. Keluarga penerima juga diarahkan agar memahami layanan sosial dan mampu meningkatkan kondisi kehidupannya.
Penelitian yang diterbitkan Jurnal Sosio Konsepsia menunjukkan bahwa pendamping memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan, dukungan, dan pengajaran kepada KPM untuk meningkatkan efektivitas program.
Kementerian Sosial juga pernah menjelaskan bahwa pendamping bukan hanya bertugas memantau kepatuhan penerima manfaat, tetapi menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan motivator.
“SDM kesejahteraan Sosial termasuk pendamping PKH ini adalah wajahnya Kementerian Sosial di lapangan,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada 2020.
Tugas Pendamping dalam Pelaksanaan PKH
Secara umum, pekerjaan pendamping mencakup berbagai tahapan penyelenggaraan PKH. Tugas tersebut tidak hanya dilakukan ketika bantuan akan disalurkan kepada penerima.
- Menyusun rencana kerja sesuai wilayah pendampingan agar kegiatan bersama KPM dapat berjalan secara terarah dan menyesuaikan kondisi masyarakat setempat.
- Melakukan sosialisasi PKH kepada pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan, calon penerima manfaat, serta masyarakat agar tujuan program dapat dipahami secara lebih luas.
- Melakukan pemetaan kelompok penerima manfaat berdasarkan wilayah untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan komunikasi dengan keluarga yang menjadi sasaran program.
- Mendampingi berbagai tahapan pelaksanaan PKH, termasuk pertemuan bersama KPM, pemutakhiran informasi, serta kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen penerima.
- Membantu memastikan keluarga penerima memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial lain yang relevan, sehingga kebutuhan keluarga tidak hanya bergantung pada satu bentuk bantuan.
- Memberikan fasilitasi, mediasi, dan advokasi ketika KPM menghadapi persoalan yang berkaitan dengan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan kesejahteraan keluarga.
- Menyusun laporan mengenai kegiatan pendampingan dan pelaksanaan pertemuan keluarga secara berkala sebagai bagian dari pertanggungjawaban pekerjaan di wilayah masing masing.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait ketika menemukan persoalan di lapangan agar kebutuhan dan kendala yang dialami penerima manfaat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Pendampingan Tidak Berhenti pada Bantuan
Salah satu bagian penting dari pekerjaan pendamping adalah membantu keluarga memahami bagaimana bantuan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup.
Pendamping memberikan informasi dan pembelajaran mengenai berbagai persoalan keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, atau P2K2.
Materi P2K2 dapat berkaitan dengan kesehatan, pendidikan anak, pengelolaan keluarga, perlindungan anak, serta kebutuhan lain yang mendukung perubahan perilaku penerima manfaat.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa P2K2 menjadi ruang bagi KPM untuk menerima materi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari.
Dalam pelaksanaannya, pendamping berperan membantu menerjemahkan materi tersebut agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi sosial serta budaya masyarakat yang didampingi.
Penelitian Kementerian Sosial juga menunjukkan bahwa keterampilan pendamping dalam P2K2 dan partisipasi KPM menjadi faktor yang dikaji dalam keberhasilan pelaksanaan PKH.
Mengawal Data dan Kondisi Penerima Manfaat
Pekerjaan pendamping juga berkaitan erat dengan informasi mengenai keluarga penerima manfaat. Data yang akurat diperlukan agar kebijakan sosial dapat menyasar keluarga sesuai kondisi sebenarnya.
Pada 2025, Kementerian Sosial menegaskan peran pendamping dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN, termasuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi penerima.
Pendamping juga dapat membantu memeriksa keberadaan penerima manfaat serta melengkapi informasi yang diperlukan. Proses tersebut membuat pekerjaan lapangan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data.
Kemensos menyebut pendamping berperan dalam verifikasi lapangan terhadap usulan dan sanggahan masyarakat. Mereka juga diminta berkoordinasi dengan BPS serta dinas sosial di daerah.
Artinya, pekerjaan pendamping bukan hanya berhubungan dengan keluarga yang sudah menerima bantuan. Mereka juga memiliki peran dalam memastikan informasi mengenai kondisi masyarakat dapat diperbarui.
Mendorong Keluarga Menuju Kemandirian
Tujuan pendampingan pada akhirnya tidak berhenti pada kepatuhan keluarga terhadap ketentuan program. Pendamping juga memiliki peran dalam mendorong perubahan agar keluarga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya.
Studi mengenai kinerja pendamping PKH menyebut pendamping memiliki tugas pokok, tugas rutin, dan tugas pendukung yang berkaitan dengan keberhasilan program.
Penelitian tersebut juga merekomendasikan peningkatan kapasitas pendamping, khususnya dalam pemberdayaan KPM agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dan menuju kemandirian.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak semata mata diukur dari tersalurnya bantuan. Perubahan kemampuan keluarga menjadi salah satu bagian yang tidak kalah penting.
Kementerian Sosial pernah mencatat bahwa proses graduasi KPM berkaitan dengan upaya mendorong keluarga agar mampu hidup mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan.
Pendamping Bukan Petugas Pembagi Bantuan
Pemahaman bahwa pendamping hanya bertugas membagikan bantuan dapat membuat cakupan pekerjaannya terlihat jauh lebih sederhana dari kenyataan.
Pendamping memiliki tanggung jawab yang lebih luas, mulai dari sosialisasi, pendataan, pertemuan keluarga, edukasi, koordinasi, hingga pelaporan kegiatan yang dilakukan di wilayah tugas.
Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa pendamping memiliki tugas lapangan yang berkaitan dengan perubahan perilaku keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Karena itu, masyarakat perlu melihat pendamping sebagai bagian dari mekanisme pendampingan sosial. Bantuan merupakan salah satu unsur program, sedangkan proses pemberdayaan menjadi bagian penting lainnya.