Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mencoba pola baru untuk menekan kemiskinan dengan menempatkan pemuda dari keluarga kurang mampu sebagai penggerak perubahan ekonomi.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan. Pemuda penerima manfaat akan diarahkan memperoleh keterampilan, pendampingan, peluang usaha, serta sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.
Langkah itu diwujudkan melalui Pilot Project Desa atau Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda yang diluncurkan di Kelurahan Semanggi, Surakarta, pada 19 Agustus 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meluncurkan program tersebut mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke 81 Provinsi Jawa Tengah.
Pemuda Keluarga Miskin Jadi Sasaran Utama
Program pemberdayaan ini menyasar warga muda berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari keluarga dalam kelompok desil 1 sampai 4 berdasarkan data sosial ekonomi pemerintah.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok sasaran program tersebut.
Pemprov Jawa Tengah menilai pemuda memiliki posisi penting dalam penguatan ekonomi keluarga karena lebih mudah mengembangkan keterampilan baru dan memperluas akses terhadap pasar.
Kemampuan menggunakan teknologi juga menjadi pertimbangan. Pemuda dinilai dapat membantu usaha keluarga menjangkau konsumen lebih luas melalui berbagai saluran pemasaran yang tersedia.
Delapan Daerah Menjadi Lokasi Percobaan
Pelaksanaan tahap awal program ditempatkan di delapan desa dan kelurahan yang tersebar pada sejumlah wilayah Jawa Tengah, sehingga pemerintah dapat melihat penerapannya dalam kondisi masyarakat yang berbeda.
Lokasi tersebut meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Surakarta, Desa Winduaji di Brebes, serta Desa Belik dan Mendelem di Pemalang.
Dua lokasi lainnya berada di Desa Rejosari, Demak, dan Desa Ngawen, Blora. Seluruh wilayah tersebut menjadi tempat pemerintah menguji pola pemberdayaan sebelum dikembangkan lebih luas.
Bantuan Tidak Lagi Diberikan Secara Langsung
Taj Yasin menekankan bahwa penerima manfaat tidak serta merta memperoleh bantuan usaha. Pemerintah terlebih dahulu ingin mengetahui kebutuhan, pengalaman, dan potensi setiap kelompok.
“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.
Pola tersebut dirancang agar bantuan tidak berhenti sebagai barang atau modal yang habis digunakan. Pemerintah ingin dukungan yang diberikan dapat berkembang menjadi kegiatan produktif.
“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” ungkap Taj Yasin. Pernyataan tersebut menegaskan target program untuk membangun kemandirian ekonomi.
Pemberdayaan Menjadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Pendekatan pemberdayaan dipilih karena pemerintah ingin keluarga penerima manfaat memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan, bukan hanya bergantung pada bantuan yang diberikan pada waktu tertentu.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani juga mendukung pola tersebut. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan perlu dibangun melalui keterampilan, pekerjaan, usaha, dan pendapatan yang dapat bertahan.
“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.
Astrid berharap program tersebut tidak berhenti setelah peluncuran. Pendampingan dan evaluasi perlu dilakukan agar model pemberdayaan dapat terus diperbaiki sebelum diterapkan di daerah lain.
Dukungan Ekonomi Disiapkan untuk Kelompok Penerima
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan sejumlah intervensi ekonomi bagi wilayah sasaran. Salah satunya melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dengan nilai bantuan mencapai Rp145 juta.
Dukungan lainnya berupa modal Kelompok Usaha Bersama sebesar Rp480 juta untuk 24 kelompok serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif senilai Rp240 juta bagi penerima manfaat.
Bank Jateng turut memberikan dukungan melalui bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama sekaligus pelatihan dasar bagi pemuda dengan nilai keseluruhan mencapai Rp600 juta.
Rangkaian bantuan tersebut memperlihatkan bahwa program tidak hanya mengandalkan satu bentuk intervensi. Pemerintah menggabungkan modal, pelatihan, pendampingan, dan akses pengembangan usaha.
Keterampilan Pemuda Diperkuat Lewat Pelatihan
Pengembangan kemampuan pemuda juga menjadi bagian penting dalam program tersebut. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dengan nilai Rp134,594 juta.
Selain itu, tersedia pelatihan Hetero Business Leap senilai Rp7,98 juta. Program tersebut diarahkan untuk membantu pemuda meningkatkan kapasitas sebelum mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri.
Penerima manfaat juga memperoleh Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan milik Pemprov Jawa Tengah sesuai kebutuhan dan kesempatan yang tersedia.
Bantuan Sosial Tetap Menjadi Bagian Program
Pemberdayaan ekonomi tidak berdiri sendiri karena kondisi keluarga penerima juga membutuhkan dukungan sosial. Pemerintah menyediakan Kartu Jateng Ngopeni dengan nilai Rp105,6 juta untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat.
Dukungan lain mencakup Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp436,8 juta serta bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB senilai Rp73 juta.
Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan ditempuh melalui beberapa sisi sekaligus, mulai dari peningkatan pendapatan hingga perlindungan sosial dan akses pendidikan.
Kondisi Rumah dan Kebutuhan Dasar Ikut Diperbaiki
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni disiapkan dengan nilai mencapai Rp260 juta.
Fasilitas sanitasi menjadi sasaran berikutnya melalui bantuan pembangunan jamban senilai Rp675,22 juta. Dukungan ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan kebutuhan dasar keluarga.
Selain itu, tersedia bantuan instalasi sambungan listrik senilai Rp49,5 juta. Ada pula bantuan benih ikan nila merah sebesar Rp13,5 juta untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Keberhasilan Program Ditentukan Pendampingan
Tantangan terbesar program tersebut bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan penerima mampu mengelola dukungan menjadi aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
Karena itu, pemerintah daerah di lokasi sasaran diminta melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan agar program tidak berhenti setelah bantuan diterima.
Model ini akan menjadi ruang bagi Pemprov Jawa Tengah untuk melihat sejauh mana pemuda dapat berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga sekaligus bagian dari strategi pengurangan kemiskinan.
Jika hasil pelaksanaan menunjukkan perkembangan positif, pola tersebut berpeluang menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan pada wilayah lain dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat.